Majalah Samudra

Saatnya Laut Indonesia Berperan dalam Perubahan Iklim Global

Redaksi — Tue, 20 Jan 2009 10:00:07 GMT

Menyambut WOC 2009

Apa yang terjadi bila pemanasan global berlanjut? Bagaimana jika es di kutub mencair? Berapa ribu pulau kecil yang bakal tenggelam? Bagaimana nasib masyarakat pesisir? Bagaimana dengan nasib biota laut dunia? Apa langkah-langkah dunia untuk menghadapi petaka ini?

Pertanyaan-pertanyaan tadi harus dijawab dengan berbagai langkah nyata. Bukan apa-apa, dampak dari pemanasan global bagi Indonesia sungguh sangat mengkhawatirkan.

Bayangkan. Jika tidak ada langkah-langkah nyata, diprakirakan 2.000 pulau kita bakal tenggelam pada tahun 2030. Spesies biota laut Nusantara punah apabila pemanasan global terus berlanjut. Selain itu, terumbu karang juga mengalami asidifikasi karenanya.

Walaupun bencana sudah di depan mata, ternyata isu kelautan terhadap perubahan iklim global tidak nyaring terdengar. Laporan para ilmuwan dunia yang bergabung dalam Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) tidak secara eksplisit membahas peran laut, sebagai wahana penyerapan karbon, misalnya.

Pada Konferensi Internasional Perubahan Iklim, COP-13 UNFCCC, di Bali, Desember 2007 lalu, isu tentang laut sangat minim dibahas. Dari 800 sesi yang digelar, hanya ada satu isu laut, yaitu Coral Triangle Initative (CTI).

Apabila ditanyakan ke masyarakat dunia, mengapa isu tentang laut tidak muncul? ”Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang harusnya mengusung isu itu”, demikian para pemangku kepentingan laut dunia menanggapi pertanyaan tersebut. ”Bila Indonesia ambil inisiatif, kita akan dukung,” serempak mereka berucap.

Forum Internasional

Memang, sejak 5 tahun terakhir, Indonesia mulai tampil secara meyakinkan di forum-forum internasional. Pertemuan Menteri-Menteri Kelautan APEC berlangsung sukses di Bali, September 2005. Pertemuan itu melahirkan The APEC Bali Plan of Action, yang merupakan dokumen kebijakan kelautan tingkat regional Asia Pasifik.

Lalu, Indonesia dan Australia bersama-sama menggelar pertemuan Menteri-Menteri Perikanan Regional untuk melaksanakan Program Pemberantasan Pencurian ikan (IUU Fishing). Di tingkat semi-regional, berlangsung Arafura Sea and Timor Sea Expert Forum (ATSEF), Sulu - Sulawesi Marine Eco Region (SSME). Pada Pertemuan Pemimpin APEC di Sydney Australia, September 2007 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan Coral Triangle Initative (CTI). Usulan itu lalu masuk ke dalam APEC Sydney Declaration 2007.

Pada 2007 lalu, Indonesia telah pula resmi menjadi anggota tetap Organisasi Perikanan Regional, seperti Indian Ocean Tuna Comission (IOTC) dan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Dalam waktu dekat, Indonesia segera menjadi anggota tetap Western & Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).

Berbekal pengalaman menggalang kerja sama kelautan tingkat regional ini, Indonesia kemudian mengambil langkah strategis untuk menghimpun kekuatan kelautan dunia, guna menetapkan langkah nyata mengantisipasi dampak perubahan iklim global terhadap laut. Idea World Ocean Conference kemudian digulirkan.

Idea yang awalnya dilontarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara pada 2005 lalu itu segera ditanggapi oleh pemerintah pusat, yang kemudian menetapkannya sebagai program prioritas Pemerintah Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI No.23/Th 2007, November 2007 lalu, maka Panitia World Ocean Conference 2009 (WOC’09) dibentuk. Bertindak sebagai Ketua Pengarah adalah Menko Kesra, Ketua Pelaksana WOC’09 dijabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Ketua adalah Gubernur Sulawesi Utara, Sekretaris WOC’09 dijabat oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP.

”Ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk tampil prima sebagai salah satu negara unggulan di bidang kelautan dunia,” ujar Prof Dr Indroyono Susilo, Sekretaris WOC’09 kepada Samudra, baru-baru ini.

Rancangan strategis segera disusun. Tema WOC’09 adalah Ocean and Climate Change, sedangkan topik WOC’09 adalah ”Ocean Impacts To Climate Change & The Role of Ocean To Climate Change”.

Mengundang 121 Negara

Sekitar 121 negara yang memiliki laut akan diundang ke Manado pada 11-15 Mei 2009. Diharapkan, Manado Ocean Declaration dapat disepakati pada WOC’09 dan segera ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi dan Implementasi Aksi. Di samping itu, ujar Indroyono, akan diusulkan pembentukan World Ocean Forum.

Kini, pusat perhatian kelautan dunia mengarah ke Indonesia. Badan-badan dunia segera mendukung inisiatif Indonesia ini. United Nations Environmental Program (UNEP) yang bermarkas di Nairobi, Kenya, segera menugasi perwakilannya di Bangkok untuk membantu Panitia WOC’09.

Indonesia juga diundang untuk memaparkan rencana WOC’09 di 8^th UNICPOLOS di Markas PBB New York pada 2007 lalu. Pada Juni 2008 Indonesia diminta untuk memaparkan WOC’09 di hadapan pertemuan UNSPLOS-2008 di Markas PBB, New York. Hal serupa juga akan dilaksakan 41st Executive Council Meeting Inter-Governmental Oceanographic Commission (IOC)-UNESCO di Paris.

Dukungan dari berbagai organisasi regional juga mengalir seperti APEC, ATSEF, dan CT-6. Tak ketinggalan dukungan negara-negara mitra, seperti AS, Australia, Jepang, China, Jerman, Perancis, dan Kanada.

Ini memang kerja besar. Kota Manado segera berbenah untuk menyongsong WOC’09. Tujuh hotel berbintang dibangun dan harus siap pada Mei 2009. Dengan demikian, sekitar 3.000 kamar hotel berbintang akan tersedia saat pelaksanaan WOC’09.

Bandara Sam Ratulangi dibenahi, garbarata ditambah, ruang VIP diperluas, apron Bandara diperlebar agar dapat menampung 20 pesawat VVIP, pelebaran jalan boulevard dari Bandara menuju Wenang Convention Center dan langsung ke jantung kota pun dikerjakan. Sarana listrik tenaga panas bumi 2 x 20 Megawatt, sarana telekomunikasi dan transportasi, serta sarana wisata ke Taman laut Bunaken juga disediakan.

Selain konferensinya sendiri yang akan dihadiri sekitar 500 peserta dari 121 negara, juga akan ada side event dan serial event WOC’09, seperti International Ocean Science, Technology & Policy Symposium. Event ini menggelar 33 sesi dan akan diikuti sekitar 1.500 peserta dari seluruh dunia.

Kemudian diselenggarakan pula International Ocean Science, Technology and Industry Exhibition yang akan diisi sekitar 250 stand pameran kelautan dan perikanan. Juga akan berlangsung Pekan Budaya dan Pameran Pembangunan yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Lebih penting lagi, ada satu serial event WOC’09 yaitu Coral Triangle Initative Summit (CTI Summit). Pertemuan tersebut menghadirkan para kepala kepala Negara CTI (Indonesia, Malaysia, Filipina, PNG, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon) dengan mitranya yaitu Perdana Menteri Australia dan Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu, implementasi CTI di 6 negara akan dicanangkan pelaksanaannya oleh para pimpinan 6 negara tadi.

Waktu seolah bergerak cepat. Semua menghitung hari. Persiapan WOC’09 secara lintas sektor terus berdenyut. Indonesia tengah meneguhkan dirinya untuk menjadi salah satu negara kelautan yang tangguh di dunia.

(m.aini)

Biogas, Penyelamat Krisis BBM di Pulau-Pulau Kecil

Redaksi — Tue, 20 Jan 2009 09:55:02 GMT

Oleh : Alex Retraubun

Krisis bahan bakar minyak (BBM) paling tidak memicu 3 hal; harga BBM menjadi mahal, terjadi kelangkaan, dan bagi masyarakat akar rumput akan terdorong mencari alternatif lain dengan memakai kayu bakar. Faktor terakhir tentu akan berdampak terhadap kerusakan hutan luar biasa karena penduduk kelompok ini jumlahnya besar.

Dampak besar akan dialami masyarakat di pulau-pulau kecil yang bertebaran di seantero wilayah NKRI. Kenapa? Masyarakat ini tinggal di wilayah yang terisolir dari pusat pertumbuhan ekonomi seperti ibu kota kecamatan, kabupaten/kota sampai provinsi sehingga spekulasi harga minyak terjadi tanpa pengawasan.

Apalagi di wilayah ini tidak ada sama sekali unit-unit pelayanan BBM resmi. Sehingga harga minyak bisa lebih mahal 4 sampai 5 kali harga resmi pemerintah. Di Kecamatan Nanusa (wilayah perbatasan) Sulawesi Utara, sekarang harga minyak tanah mencapai Rp 9.000 per liter.

Gejolak instabilitas harga BBM tidak menentu tergantung situasi ekonomi dunia. Oleh karena itu harus diantisipasi melalui kebijakan jangka panjang sebagai upaya preventif. Tujuannya, mengurangi beban pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi di pulau.

Populasi ternak seperti sapi, kerbau dan babi merupakan salah satu potensi dimaksud. Sebab, kotoran ternak tersebut dapat dipakai sebagai energi alternatif biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi anaerob.

Menurut Muthupandi (2007) komponen biogas ini terdiri dari 60 % CH4 (metana), 38 % CO2 (karbon dioksida), dan 2 % N2, O2, H2, dan H2S. Biogas dapat dibakar seperti elpiji dan menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan.

Untuk memproduksi energi biogas diperlukan sejumlah peralatan atau bahan sederhana sebagai Reaktor Biogaz®Plastik seperti drum pengumpan (1 unit), reaktor (1 unit, volume 4.000 liter), penampung biogas (1 unit, volume 2.000 liter), pengaman gas (1 unit), instalasi (10 meter), dan kompor biogas (1 unit).

Satu unit reaktor membutuhkan bahan baku kotoran sapi sekitar 30 kg per hari. Kebutuhan ini diproduksi oleh 2 -3 ekor sapi per hari yang dapat menghasilkan biogas sekitar 4 m³ per hari. Jumlah ini setara dengan 2,5 liter minyak tanah per hari dengan waktu fermentasi sekitar 12 jam. Hasil samping biogas adalah pupuk sekitar 20 kg per hari.

Menurut Muthupandi (2007), setiap kandungan 1 m³ biogas setara dengan 0,46 kg elpiji, 62 liter minyak tanah, 0,52 liter solar, 0,80 liter bensin, atau 3,50 kg kayu bakar. Keuntungan lain Biogaz®Plastik ini adalah dapat bertahan selama 8 tahun dan lebih murah dari alat biogas konventional lainnya di samping mudah dan operasinya sederhana.

Contoh Kasus di Pulau Sapudi

Pada tahun 2007, Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan telah memasang 800 unit reaktor biogas untuk 800 kepala keluarga (KK) di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Perinciannya, 400 unit di Kecamatan Gayam dan 400 unit lainnya di Kecamatan Nonggunong yang tersebar di 17 desa.

Mata pencaharian utama masyarakat adalah nelayan dan peternak sapi. Di wilayah ini terdapat sekitar 51.000 ekor sapi yang tersebar di tiga pulau kecil dan 28 desa.

Rinciannya Pulau Sapudi dengan 18 desa tersebar sekitar 32.000 ekor. Lalu Pulau Giliyang (7.220 ekor di 2 desa), dan Pulau Tlango (10.847 ekor di 8 desa). Di pulau-pulau ini, rata-rata terdapat hampir 2.000 ekor sapi per desa. Untuk mencapai lokasi tersebut dapat menggunakan speedboat dari Pelabuhan Kalianget selama 3 jam perjalanan.

Karena tingginya populasi sapi, limbah kotorannya mencemari udara (bau tak sedap). Di samping itu, gas metana yang dihasilkan cukup banyak sehingga merusak unsur hara tanah.

Membawa Banyak Manfaat

Rekator biogas terbukti membawa banyak keuntungan mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga ketahanan sosial. Hal itu ditunjukkan oleh 800 unit reaktor biogas di Pulau Sapudi tadi.

Berdasarkan data yang dihimpun tahun 2007, pemakaian minyak tanah di setiap KK per tahun sebanyak 730 liter. Total pengeluarannya sekitar Rp 2.190.000. Harga minyak tanah di Pulau Sapudi Rp 3.000/liter.

Sementara itu, keuntungan dari pupuk yang dihasilkan reaktor biogas rata-rata 5.400 kg/tahun. Dengan demikian, pendapatan dari penjualan pupuk sebesar Rp 4.050.000 per tahun (Rp 750/kg).

Jika nilai investasi per unit reaktor sebesar Rp 4.790.000 maka penghematan belanja minyak tanah per hari (2 liter x Rp 3.000) = Rp 6.000 atau sekitar Rp 180.000 per bulan. Dengan demikian, dalam waktu 26 bulan nilai investasi dapat kembali atau break event point (BEP).

Demikian halnya keuntungan yang diperoleh oleh pengguna 1 unit biogas selama 8 tahun masa pakai selama 72 bulan (8 x 12 x 0,75). Jika diasumsikan terjadi loss (kehilangan) sebanyak 25 persen (time correction factor = 0,75) maka keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp 8.280.000.

Sementara itu, manfaat bagi pemerintah, atas dasar data tahun 2007 didapatkan harga jual minyak tanah tanpa subsidi sebesar Rp 5.665 per liter. Seperti diketahui, harga minyak tanah bersubsidi Rp 3.000 per liter. Sehingga selisih harga Rp 2.665 per liter.

Dengan demikian, setiap keluarga pengguna alat biogas telah meringankan beban pemerintah sebesar Rp 2 juta per tahun dengan mengalikan selisih harga dengan konsumsi minyak per KK per tahun. Maka nilai untuk 800 KK sekitar Rp 2 miliar per tahun. Selama 8 tahun pemakaian maka diperoleh beban keringanan sebesar Rp 16 miliar.

Dari sisi lingkungan, rerata kebutuhan 800 KK terhadap kayu bakar (bakau) per tahun sebanyak 4.320 ton. Maka pemakaian reaktor biogas akan menggantikan pemakaian kayu bakar selama 8 tahun sebesar 35 ton.

Itu berarti sejumlah areal hutan telah diselamatkan selama kurun waktu tersebut. Di tahun ini akan dilakukan instalasi pada 300 KK di Pulau Nusa Penida, Bali yang tentu akan semakin memperbesar keringan bagi pemerintah dan masyarakat. Jika pengembangan energi alternatif ini dinasionalkan kebijakannya maka nilai manfaat akan lebih masif.

Penulis adalah Peserta Kursus Lemhannas Angkatan 42 dan Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Penerima Bantuan Biogas

Biogas, Penyelamat Krisis BBM di Pulau-Pulau Kecil

Oleh : Alex Retraubun

Contoh Kasus di Pulau Sapudi

Mata pencaharian utama masyarakat adalah nelayan dan peternak sapi. Di wilayah ini terdapat sekitar 51.000 ekor sapi yang tersebar di tiga pulau kecil dan 28 desa.

Karena tingginya populasi sapi, limbah kotorannya mencemari udara (bau tak sedap). Di samping itu, gas metana yang dihasilkan cukup banyak sehingga merusak unsur hara tanah.

Membawa Banyak Manfaat

Rekator biogas terbukti membawa banyak keuntungan mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga ketahanan sosial. Hal itu ditunjukkan oleh 800 unit reaktor biogas di Pulau Sapudi tadi.

Sementara itu, keuntungan dari pupuk yang dihasilkan reaktor biogas rata-rata 5.400 kg/tahun. Dengan demikian, pendapatan dari penjualan pupuk sebesar Rp 4.050.000 per tahun (Rp 750/kg).

Penulis adalah Peserta Kursus Lemhannas Angkatan 42 dan Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Oleh : Alex Retraubun

Contoh Kasus di Pulau Sapudi

Mata pencaharian utama masyarakat adalah nelayan dan peternak sapi. Di wilayah ini terdapat sekitar 51.000 ekor sapi yang tersebar di tiga pulau kecil dan 28 desa.

Karena tingginya populasi sapi, limbah kotorannya mencemari udara (bau tak sedap). Di samping itu, gas metana yang dihasilkan cukup banyak sehingga merusak unsur hara tanah.

Membawa Banyak Manfaat

Rekator biogas terbukti membawa banyak keuntungan mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga ketahanan sosial. Hal itu ditunjukkan oleh 800 unit reaktor biogas di Pulau Sapudi tadi.

Sementara itu, keuntungan dari pupuk yang dihasilkan reaktor biogas rata-rata 5.400 kg/tahun. Dengan demikian, pendapatan dari penjualan pupuk sebesar Rp 4.050.000 per tahun (Rp 750/kg).

Penulis adalah Peserta Kursus Lemhannas Angkatan 42 dan Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Rambu-Rambu Penataan Bibir Pantai

Redaksi — Tue, 20 Jan 2009 09:47:03 GMT

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Reklamasi tidak melulu berdasarkan pertimbangan ekonomi, namun harus tetap menjaga kepentingan umum agar tidak tersingkirkan.

Proyek reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar sulawesi Selatan merupakan contoh suksesnya kegiatan reklamasi pantai. Betapa tidak, selain saat ini pantai terlihat lebih bersih dan indah, dalam waktu singkat kawasan pesisir tersebut menjelma jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Proyek reklamasi Pantai Losari menghabisakan anggaran Pemerintah Kota Makassar sekitar Rp 100 miliar dengan panjang pantai 2 km dan lebar sekiatar 200 meter. Biaya tersebut sebanding dengan nilai investasi yang masuk. Berdasarkan data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Kota Makassar, reklamasi Pantai Losari telah mendorong investasi mencapai sekitar Rp 18 triliun.

Nilai yang sungguh menakjubkan bukan? Menurut Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen kelautan dan Perikanan (KP3K)-DKP), Syamsul Ma’arif, besarnya nilai investasi tersebut antara lain berasal dari pemabnguan hotel, restoran, dan pertokoan di sepanjang kawasan pantai.

Meskipun ada berbagai investasi tersebut, lanjut Syamsul, kegiatan reklamasi bukan untuk menyingkirkan kegiatan masyarakat di daerah pesisir. “Justru dengan dilakukannya reklamasi pantai dapat mendorong tumbuhnya kegiatan perdagangan baru yang lebih tertata,” kata Syamsul kepada wartawan saat acara Lokakarya Nasional tentang reklamasi dan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jakarta, (3/6) lalu.

Ia mencontohkan Pantai Losari, jika dulu ada sekitar 200 pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang pantai, setelah dilakukan reklamasi jumlah pedagang bertambah. Masyarakat umum masih bisa mengakses pantai untuk kegiatan rekreasi bersantai dengan tingkat keindahan dan kenyamanan yang lebih baik.

Lebih lanjut ia menjelaskan, status kepemilikan wilayah reklamasi sesuai aturan pada dasarnya ada 2 yaitu bisa dimiliki oleh negara atau dikuasai oleh negara. Wilayah reklamasi jika dalam pembangunannya menggunakan anggaran negara otomatis wilayah tersebut milik negara, contohnya Pantai Losari.

Pelaksanaan reklamasi pantai bisa dilakukan pemerintah atau swasta. Namun jika swasta yang melakukan harus mengikuti aturan yang tertuang dalam pedoman reklamasi di wilayah pesisir yang sudah diterbitkan DKP. Pembangunan reklamasi yang dilakukan oleh swasta, status wilayah reklamasi tersebut dikuasai oleh negara.

Jadi perizinan pembangunan tetap harus melalui pemerintah, namun dalam pengelolaan wilayah tersebut pihak swasta dapat diberikan konsensi tertentu. Untuk perizinan reklamasi tergantung posisi wilayahnya. Jika dalam wilayah kabupaten/kota maka izinnya pemerintah kabupaten/kota. Jika wilayahnya lintas kabupaten/kota maka izinnya pemerintah provinsi. Jika wilayahnya lintas provinsi maka izinnya pemerintah pusat.

Pertimbangan utama daerah yang bisa dilakukan reklamasi yaitu pantai yang ada kecenderungan rusak karena kegiatan manusia atau faktor alam. Pihaknya akan menginventarisasi wilayah pesisir mana saja yang berpotensi dilakukan reklamasi pantai. Umumnya di daerah perkotaan besar, seperti Jakarta, Semarang, Manado, Padang, Lampung, dan lainnya.

Kasubdit Mitigasi Bencana Pesisir, Ditjen KP3K DKP, Subandono, menambahkan, pembangunan reklamasi pantai harus memenuhi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Khusus untuk wilayah konservasi, zona khusus hutan mangrove, zona alur pelayaran, dan taman nasional laut tidak boleh dilakukan reklamasi.

Saat ini, lanjutanya, konotasi reklamasi lebih banyak pada kegiatan ekonomi. Padahal reklamasi tujuannya memberdayakan wilayah pesisir yang kurang bermanfaat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek lingkungan dan sosial budaya. “Jadi kegiatan reklamasi bukannya menggusur para pedagang kaki lima, namun menggantikan tempat yang tidak tertata menjadi lebih baik dan indah,” kata Subandono.

Ia coba menggambarkan, awalnya saat proyek reklamasi di Pantai Losari hendak dilaksanakan banyak tentangan dari berbagai kalangan. Namun setelah DKP mulai masuk dalam proyek reklamasi itu, pihaknya menerapkan proses konsultasi publik.

Pihaknya meminta masukan dari para pedagang kaki lima lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya. “Setelah kita melakukan konsultasi publik tentang rencana reklamasi dan pemanfaatannya kepada masyarakat, justru masyarakat setempat menunggu-nunggu kapan reklamasi selasai,” ungkapnya.

Terkait dengan besaran biaya dalam reklamasi tergantung dari kondisi alam pantai setempat. Faktor yang perlu dilihat antara lain topografi, oseanografi, dan batimetri wilayah tersebut. Biasanya kondisi perairan yang ombaknya ganas membutuhkan struktur reklamasi yang lebih kuat otomatis biaya yang lebih besar.

Perlu dipahami bahwa definisi reklamasi pantai tidak hanya menimbuh tanah atau pasir saja. Namun kegiatan pengeringan atau drainase wilayah pantai juga bisa termasuk kegiatan reklamasi. subandono juga mengingatkan bahwa pemanfaatan reklamasi harus sesuai dengan zonasi atau tata ruang kawasan tersebut.

Tujuan pelaksanaan reklamasi pantai bermacam-macam. Menurut pakar reklamasi pantai, A.R. Soehoed, umumnya reklamasi ditujukan untuk kegiatan perekonomian. Ia mencontohkan di Bostos Amerika Serikat dilakukan reklamasi untuk membenahi delta dan pulau-pulau menjadi alur pelayaran, pelabuhan, dan bandar udara internasional.

Kemudian di Mumbay Hirosima Jepang, reklamasi dilakukan untuk merangkai beberapa pulau dekat pantai untuk kemudian dijadikan lokasi Grater Mumbay dan pelabuhan. Lalau di Tokyo Bay Jepang, reklamasi ditujukan untuk merapihkan wilayah muara sungai menjadi wilayah industri dan bandara.

p. meilaka

Terumbu Karang Sehat, Warga Pesisir pun Makmur

Redaksi — Tue, 13 Jan 2009 11:46:57 GMT

Hanya sekitar 6,20 % terumbu karang Indonesia yang masih dalam keadaan sangat baik. Berbagai upaya pun digalakkan untuk memulihkan terumbu karang. Kita sadar, terumbu karang yang sehat akan mampu membuat kehidupan warga pesisir makmur. Begitu juga sebaliknya, terumbu karang yang sakit mencerminkan kemiskinan warga.

Malang benar nasib terumbu karang di Indonesia. Menurut hasil penelitian Pusat Pengembangan Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tahun 2000 kondisi terumbu karang Indonesia tidaklah sehat. Betapa tidak, sekitar 41,78 % terumbu karang dalam keadaan rusak dan sekitar 28,30 % dalam keadaan sedang. Sebaliknya, terumbu karang dalam kondisi baik mencapai 23,72 %. Sedangkan dalam keadaan sangat baik hanya 6,20 %.

Keadaan tersebut tentu saja sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati terumbu karang di dunia. Artinya sekitar 75 % jenis karang dunia ada di perairan Indonesia.

Ada dua faktor yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang; faktor alam dan manusia. Kerusakan akibat faktor alam bisa terjadi dengan adanya bencana alam seperti gempa, tsunami, dan pemanasan global.

Ancaman Terbesar

Ketika gempa dan tsunami melanda perairan barat Sumatera akhir 2004 lalu tak terkira kerusakan parah yang menimpa ekosistem terumbu karang di perairan tersebut. Namun patut dicermati bahwa ancaman terbesar kerusakan terumbu karang justru datang dari aktivitas manusia.

“Intensitas terjadinya sangat tinggi dibandingkan faktor alam,” ujar B. Sadarun, Spi, MSi, Asisten Direktur Penyadaran Masyarakat dan Penyuluhan Coremap II. Pasalnya, kecenderungan nelayan tradisional di Indonesia untuk menggunakan bom ikan maupun potasium dalam menangkap ikan masih tinggi. Apalagi, penggunaan trawl sebagai alat tangkap pada kapal-kapal ikan modern pun masih marak.

Penggunaan alat-alat tersebut di atas bukan saja merusak terumbu karang tapi juga akan mengakibatkan ikan semakin sulit dicari. Bukan apa-apa, dengan menggunakan bom ikan, potasium, maupun jaring trawl bukan saja ikan besar yang tertangkap tapi juga anakan ikan yang sedianya menjadi benih dan bibit yang menyokong kelangsungan stok ikan di suatu wilayah.

“Wajar jika selanjutnya banyak nelayan yang merasa daerah tangkapan mereka semakin jauh saja,” kata Sadarun. Ini tentunya menjadi harga mahal yang harus mereka bayar. Sebab, semakin jauh daerah tangkapan maka akan semakin tinggi pula biaya melaut yang dibutuhkan.

Hal inilah yang dirasakan oleh Burani dan rekan-rekannya sesama nelayan dari Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Ia mengaku, bukan saja daerah tangkapan semakin jauh tapi hasilnya pun semakin menyusut.

Maklum, mereka termasuk salah satu kelompok nelayan tradisional yang aktif menggunakan bom ikan dan racun potasium dalam menangkap ikan di laut. “Bisa dikatakan hampir semua nelayan tradisional di Desa Sepempang mengebom dan membius ikan,” kata Burani.

Adalah masuk akal jika Coremap tahap II dilaksanakan di Kabupaten Natuna. Ketika program ini digelar sejak penghujung akhir 2004, program ini mampu mengubah perilaku nelayan dan masyarakat pesisir di kabupaten tersebut.

Secara kelembagaan misalnya, telah terbentuk sekitar 9 desa percontohan dari penjabaran Coremap II di Natuna. Di antaranya di Desa Sepempang, Sabang Mawang, Pulau Tiga, Cemaga, Sededap, Tanjung, Pengadah, Kelanga, dan Kelarik Utara. “Di setiap desa tersebut telah terbentuklah Lembaga Pelestarian Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK),” jelas Drs. H. Izwar Asfawi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Natuna sekaligus Ketua Project Implementation Unit (PIU) Coremap II untuk wilayah Kabupaten Natuna.

Membekuk Pengebom Ikan

Dalam lembaga yang lebih mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatannya ini terdiri dari beberapa Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Kelompok Pengawasan berbasis Masyarakat (Pokwasmas). “Untuk periode kegiatan pengawasan kita anjurkan empat kali dalam sebulan di masing-masing desa,” kata Buyung Priyadi S.Pi, Koordinator Monitoring dan Controlling System (MCS) Coremap II Kabupaten Natuna.

Sejak tahun 2006, Pokwasmas Desa Sepempang telah berhasil membekuk beberapa pelaku pengeboman dan pembiusan ikan. “Ternyata, mereka berasal dari luar Desa Sepempang,” kata Burani yang juga menjabat sebagai Ketua LPSTK Desa Sepempang.

Hal serupa juga dilakukan oleh Pokwasmas Desa Cemaga. “Kami bahkan tak segan-segan membakar perahu yang tertangkap,” tegas Zaidah, Ketua LPSTK Desa Cemaga. Hal ini, menurutnya, untuk memberikan efek jera.

Lokasi pengawasan Pokwasmas-Pokwasmas tersebut adalah perairan-perairan yang sudah ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL) di masing-masing desa. Setiap DPL terbagi menjadi dua zona, yakni zona inti dan penyangga. “Zona inti merupakan zona terlarang bagi setiap kegiatan penangkapan karena berfungsi sebagai zona pelestarian,” jelas Buyung.

Sementara itu, zona penyangga adalah kawasan yang difungsikan sebagai daerah penangkapan ikan. “Namun alat tangkapnya haruslah ramah lingkungan,” kata Buyung. DPL yang dimiliki oleh setiap desa tersebut selanjutnya dirangkai menjadi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang kewenangannya berada di tingkat kabupaten. Di Natuna, KKLD tersebut terdiri dari 3 kawasan.

Kawasan I dengan luas 57.572 ha meliputi Kawasan Pulau Tiga - Sedanau dan laut di sekitarnya yang diprioritaskan untuk mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan. Kawasan II seluas 52.415 ha meliputi Kawasan Bunguran Utara dan laut di sekitarnya yang diprioritaskan untuk suaka perikanan.

Kawasan III dengan luas 35.990 ha meliputi Kawasan Pesisir Timur Bunguran dan laut di sekitarnya. Kawasan ini diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pariwisata bahari.

Menyejahterakan Masyarakat

Selain menekankan pada perubahan perilaku masyarakat, Coremap juga memiliki muatan untuk menyejahterakan ekonomi masyarakat. “Salah satunya dengan program Mata Pencaharian Alternatif (MPA),” kata Eldy Syahputra S.Pi, Koordinator Community Base Management (CBM) Coremap II Kabupaten Natuna.

Program ini terbagi menjadi kegiatan industri rumah tangga skala kecil dan kegiatan budidaya rumah tangga. Contoh, kelompok ibu rumah tangga di Desa Sepempang dan Desa Cemaga sudah bisa memproduksi krupuk ikan dan teri nasi.

Sedangkan kegiatan budidaya yang diberikan berupa budidaya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Tancap (KJT). “Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2006 dan sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun keterampilan,” kata Ir. Zuriati, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Coremap II Kabupetan Natuna.

Lalu bagaimana jika pelaksanaan Coremap II ini berakhir? “Kami akan tetap melaksanakan dan mengadopsi program-program yang sudah diberikan oleh Coremap,” kata Drs. Izwar Asfawi, Kadiskanla Natuna. Artinya, akan ada penguatan baik di segi kelembagaan maupun masyarakatnya.

Kesadaran masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap terumbu karang yang mulai meningkat tersebut, menurut Izwar, menjadi modal bagi pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat pesisir di Natuna. “Kita percaya jika terumbu karang lestari maka ikan melimpah dan kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya dari melaut akan semakin makmur,” ujarnya Izwar.

w.rahardjo

Agar Ikan Kembali Melimpah

Redaksi — Tue, 13 Jan 2009 11:19:48 GMT

Oleh : Wiko Rahardjo

Padatnya nelayan di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa mengakibatkan jumlah ikan yang tertangkap menurun. Berbagai upaya pun dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Salah satunya dengan memasang ratusan rumpon dasar yang ramah lingkungan. Anda mau mencoba?

Bagi Bukhori, profesi sebagai nelayan yang sudah puluhan tahun dijalaninya, akhir-akhir ini terasa lebih menyenangkan. Pria asal Desa Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) ini mengaku tak perlu repot-repot seperti dulu mencari ikan hingga jauh ke tengah lautan.

“Sekarang saya tinggal mendatangi lokasi rumpon pasti dapat tangkapan banyak,” ujarnya kepada Samudra, awal Juli lalu di Pekalongan. Jumlah hasil tangkapannya pun lebih banyak.

“Dulu, untuk 60 kilogram (kg) ikan saya butuh waktu 10 hari melaut. Sekarang butuh waktu cukup beberapa hari saja,” kata Bukhori. Selain itu, kebutuhan pemakaian bahan bakar untuk perahunya pun terasa semakin menurun.

Hal serupa juga dialami oleh Bagio, nelayan asal Desa Pantai Rejo, Pekalongan. Hanya dengan menggunakan 2 unit pancing ulur, ia bisa mendapatkan 8-15 kg ikan dalam sehari. “Selain itu, menangkap ikan di lokasi rumpon tidak mengenal musim, kecuali ketika gelombang laut sedang tinggi,” ujarnya.

Apa yang dirasakan oleh Bukhori, Bagio, dan rekan-rekannya sesama nelayan memang tak lepas dari keberadaan rumpon dasar yang tertanam di sepanjang Pantai Pekalongan. Sejak tahun 2003, diperkirakan sudah terpasang lebih dari 100 unit rumpon dasar.

Rumpon ini sendiri merupakan hasil rekayasa para peneliti dari Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DKP. “Idenya muncul setelah melihat stok ikan yang semakin menipis,” kata Suwardoyo, Kepala BBPPI kepada Samudra, awal Juli lalu di Pekalongan.

Over Fishing

Maklum jumlah perahu penangkap ikan yang semakin bertambah telah melebihi daya dukung perairan tersebut. “Akibatnya, produktivitas dan penghasilan nelayan setiap hari semakin menurun,” jelas Suwardoyo.

Selain itu, alat tangkap yang digunakan pada umumnya tidak selektif dan cenderung merusak lingkungan. Sebut saja masih maraknya penggunaan mini trawl (jaring arad) yang bisa merusak areal pemijahan dan perlindungan anakan ikan, udang, cumi, dan rajungan.

Padahal anakan atau larva ikan merupakan salah satu mata rantai dalam siklus hidup biota laut yang menjadi sasaran tangkapan nelayan. Jika mata rantai tersebut hilang sudah dipastikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang pun terputus. “Kami melihat rumpon dasar ini bisa menjadi tempat berlindung buatan bagi biota laut untuk bertelur dan berkembang biak,” jelas Suwardoyo.

Di negara-negara berkembang, seperti Filipina dan Meksiko, rumpon dasar sebenarnya sudah lama dikembangkan. Di Filipina, perairan yang sudah dipasangi rumpon sudah mencapai panjang 14 kilometer (km). Mereka memanfaatkan rangkaian bambu dan cor-coran semen sebagai bahan dasar rumpon tersebut.

Sementara itu di Meksiko, rumpon dasar dibuat dari tumpukan balok-balok kayu dan batu dan menjadi ladang buatan untuk udang karang dan lobster. “Di Indonesia, alat ini memang belum banyak dikenal dan diterapkan oleh nelayan,” kata Nur Bambang, Koordinator Perekayasaan Teknologi alat penangkapan ikan dari BBPPI.

Manfaatkan Ban Bekas

BBPPI sendiri merekayasa rumpon dasar dengan merangkai bingkai ban truk dan ban dalam utuhnya yang diisi adukan semen dan dilengkapi dengan rumbai-rumbai dari tali plastik dan potongan jaring bekas. “Jarak kedalaman ideal untuk penempatan rumpon dasar yaitu antara 10 hingga 14 meter dari permukaan laut,” jelas Bambang.

Sementara itu, idealnya untuk 1-2 hektar (ha) lahan ditanam 100-200 unit rumpon dasar. Dimana masing-masing unit terdiri dari 4-5 modul. “Jarak terbaik antar unit adalah antara 1-2 m,” jelas Bambang.

Lalu bagaimana rumpon ini bekerja? Menurut Bambang, dari uji coba yang selama ini telah dilakukan, hanya dalam waktu satu minggu setelah ditanam rumpon-rumpon ini sudah dikerubuti ikan. Biota laut lainnya pun bertelur di tempat tersebut. “Telur-telur tersebut terlihat menempel pada permukaan-permukaan ban bekas yang kita tanam,” jelas Bambang.

Nelayan bisa melakukan penangkapan ikan skala konsumsi di sekitar rumpon dengan menggunakan pancing ulur atau jaring udang sementara telur-telur dan benihnya terlindungi di balik rumpon dengan aman. “Semakin banyak rumpon yang terpasang maka akan semakin banyak ikan yang datang,” jelas Bambang.

Hemat BBM

Keberadaan rumpon ini juga bisa menghemat konsumsi kebutuhan bahan bakar perahu nelayan. Pasalnya, mereka sudah mendapatkan kepastan fishing ground (lokasi penangkapan ikan). “Rata-rata penghematan yang dihasilkan mencapai 30 %,” kata Bambang.

Begitu juga dengan masalah waktu yang dibutuhkan untuk melaut. “Dengan adanya rumpon ini, nelayan hanya butuh waktu sekitar 4-6 jam saja,” kata Bambang. Padahal, dulu mereka harus sehari-semalam mencari ikan dengan jumlah tangkapan yang sedikit.

Di wilayah Cirebon, Jawa Barat, para nelayan memanfaatkan rumpon untuk dimanfaatkan oleh para penggemar hobi pancing. Sehingga banyak perahu-perahu nelayan yang laku disewakan kepada para pemancing.

Melihat keberhasilan itu, DKP merencanakan untuk menanam rumpon-rumpon ini di berbagai wilayah pesisir yang padat penduduk dan armada penangkapan di seluruh Indonesia. “Target kami setiap daerah harus memiliki sedikitnya 127 unit rumpon untuk dikelola,” kata Ali Supardan, Direktur Jenderal Penangkapan Ikan, DKP kepada Samudra, awal Juli lalu di Pekalongan.

Menurutnya, dibutuhkan peran dari masing-masing pemerintah daerah. “Mereka harus bisa berperan aktif untuk mendorong pemanfaatan rumpon ini,” tegas Ali. Masing-masing pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, bisa mengajukan diri kepada BBPPI untuk dibuatkan rumpon-rumpon tersebut.

“Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki peranan dalam menggulirkan kebijakan pemasangan rumpon ini,” kata Ali. Mereka dituntut untuk memberikan aturan mengenai kawasan mana saja yang bisa ditanam rumpon. Hal ini untuk menghindari konflik yang mungkin saja bisa terjadi di antara kelompok nelayan.

Anjuran tersebut disambut dengan positif oleh Bupati Pekalongan, Hj. Siti Komariyah. Menurutnya, pihaknya kini sedang mempersiapkan peraturan daerah mengenai pemanfaatan areal penangkapan ikan di wilayahnya. “Kita sedang mengkaji kemungkinan diterbitkannya peraturan tersebut,” jelasnya.

Pemda Pekalongan menargetkan 1.000 unit rumpon bisa terpasang di sepanjang 10 km wilayah laut yang dimilikinya. “Saat ini jumlah yang kami tanam sudah hampir mendekati angka 700 unit,” kata Bupati.

Bagaimana Menghalau Pencuri Ikan Yang Tiada Henti

Redaksi — Tue, 13 Jan 2009 11:05:40 GMT

Oleh: Yonvitner *)

Pencurian ikan! Itulah masalah yang tak kunjung selesai sejak sebelum DKP berdiri hingga kini. Tragis memang, kita harus kehilangan sekitar Rp 400 miliar lebih setiap tahun dari orang asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Pemotongan anggaran DKP sekitar Rp 0,5 triliun pada APBN-P memang tergolong sedikit jika dibandingkan dengan departemen lain. Namun perlu dicatat bahwa ternyata DKP salah satu departemen yang menerima anggaran paling kecil. Sudah jelas ini akan makin menyulitkan DKP dalam upaya perbaikan, termasuk peningkatan fungsi pengawasan dan pemantauan.

Ikan-ikan di perairan kita memang rawan dicuri nelayan asing karena pengawasan yang sangat lemah. Daerah yang menjadi target pencurian adalah wilayah perairan yang memiliki cadangan sumber daya ikan yang besar seperti Laut Cina Selatan dan Arafuru.

Di laut Arafuru misalnya, setiap hari mata kita disuguhkan dengan pemandangan pencurian oleh kapal asing. Banyak kapal yang bersandar misalnya di PPN Tual milik Thailand tidak memiliki izin. Sementara itu, pemerintah daerah juga tidak bisa berbuat banyak, karena wilayah tangkap berada di wilayah kendali izin pusat. Daerah-daerah di sekitar Laut Arafuru hanya mendapatkan fee dari tambat kapal dan belanja nelayan asing tersebut. Sementara ikan-ikan hasil tangkapan langsung dibawa oleh kapal penampung ”mothership”.

Dalam pengetahuan nelayan awam sekalipun, Laut Arafuru dan Laut Banda adalah pusat daerah up-welling, dan subur karena memiliki banyak sungai, karang serta tingginya kandungan klorofil sehingga sumber daya ikan lebih tinggi. Berdasarkan kajian potensi dan pemanfaatan, untuk jenis ikan karang konsumsi telah mengalami over fishing, begitu juga lobster. Ikan dmersal baru mencapai 77,49 %, udang peneid 85,08 % dan pelagis besar 67,93 %. Sementara itu, jenis pelagis kecil seperti cumi-cumi masih memiliki peluang pmanfaatan yang tinggi, karena baru mencapai 2-9 persen dari pemanfaatannya (Purbayanto, et al. 2006).

Tak Punya Izin

Di wilayah ini, berdasarkan data tahun 2005 tercatat 58.947 unit kapal ikan yang beroperasi. Setelah dilakukan pendataan tahun 2006 hanya tercatat 1.650 unit yang memiliki izin. Sementara itu, kapal asing yang memiliki izin hanya 540 unit (baru lisensi menangkap). Sedangkan sisanya masih belum memiliki izin usaha pemanfaatan sumber daya ikan. Lebih tragisnya lagi kegiatan penangkapan juga dilakukan dengan menggunakan alat yang bersifat destruktif seperti pukat ikan dan pukat udang.

Selain itu, para nelayan asing tersebut juga bebas keluar masuk wilayah kedaulatan Indonesia tanpa harus menggunakan paspor. Ketidakmampuan pemerintah menjadi momen penting yang kemudian dimanfaatkan oleh asing untuk menguras sumber daya ikan perairan Indonesia. Kondisi ini terjadi tentunya karena kurangnya pengawasan sumber daya laut.

Di tengah kekomplekan pengelolaan wilayah perairan kita, perlu diingat bahwa perairan kita merupakan wilayah yang menjadi daerah perlintasan. Kita berada di wilayah ALKI I dan ALKI II, yang sudah barang tentu menjadi area bebas yang diaku secara internasional.

Fakta sejarah menunjukkan, wilayah ini juga merupakan daerah perlintasan kapal dagang dari China, Gujarat pada zaman majapahit yang sampai sekarang masih banyak dilalui kapal dagang. Celah ini tentunya memberikan ruang yang lebih kepada nelayan asing untuk beraktivitas dengan menangkap ikan. Salah satu contohnya kita dapat melihat di daerah-daerah homebase kapal Thailand kita temukan produk Thailand seperti di Tual dan Dobo.

Selain karena wilayah perairan kita yang terbuka dan kaya akan sumber daya tersebut, kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan di negara lain juga menjadi pemicu terjadinya illegal fishing. Kebijakan kelautan negara tetangga seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, dan Australia sudah sangat maju. Menurut catatan Valencia (1985), misi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut oleh negara-negara tetangga Indonesia sudah sangat mendetail. Karena secara keseluruhan, wilayah laut negara tersebut merupakan wilayah laut sangat multi-use.

Kebijakan pengelolaan laut India mengusung misi ekonomi, pertahanan, dan jasa. Padahal kita tahu India adalah negara continental (berbasis daratan). Brunei merupakan negara pantai dan memiliki laut semi tertutup mengedepankan misi ekonomi, jasa, dan pertahanan dari laut. Karena ekonomi Brunei sebagian besar bergantung dari hasil eksplorasi minyak di offshore.

Burma saat ini juga mulai menfokuskan perhatiannya untuk memanfaatkan wilayah lepas pantai (off shore) dengan eksplorasi dan ekspoitasi hidrokarbon dan perikanan di Teluk Martaban yang baseline-nya mengacu pada yang ditetapkan Amerika (Elliot, 1998) dan kawasan Kepulauan Mergui dengan Thailand.

Kebijakan kelautan Malaysia (Malaysia’s Evironmental Quality Act, 1974) mengedepankan fungsi laut sebagai pertahanan, basis ekonomi, dan lingkungan. Malaysia telah mengupayakan peningkatan keamanan dan perlindungan lingkungan laut, terutama di Selat Malaka untuk mulai mengembangankan ekspansi ekonomi di wilayah laut.

Peningkatan aktivitas perikanan, eksploitasi gas alam mulai dicanangkan sebagai basis ekonomi Malaysia. Sejak tahun 1985 Valencia telah melihat ekspansi Malaysia dengan mulai mengupayakan kerja sama dengan Cina untuk pengelolaan sumber daya di Tembungo (120 km dari Sabah).

Filipina juga menganut konsep Negara kepulauan karena terdiri dari ratusan pulau kecil ‘Archipelagic State”. Mereka mengusung konsep perlindungan konflik wilayah laut, perlindungan sumberdaya laut, pengelolaan pesisir untuk pertahanan dan keamanan, khususnya pengaruh aktivitas komunis dan militan Islam di Kepulauan Mindanao Selatan.

Mengatasi Krisis Ekonomi

Satu bagian penting yang perlu kita catat bahwa kebijakan kelautan di Thailand bertujuan mengatasi krisis ekonomi dengan mengakselerasi sistem eksploitasi sumber daya pesisir sehingga dapat mengurangi budget yang tersedia melalui kelautan dan pengelolaan sumber daya pesisir (Office of Environment Policy and Planning, 1999).

Untuk mencapai itu Thailand mendirikan sebuah komite nasional untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah laut. Thailand menempatkan kelembagaan pengelolaan laut sebagai kelembagaan strategis yang langsung berada di bawah Royal Departemen Strategis (Departemen Strategis di Bawah Kerajaan). Tugas pokok kelembagaan hanya dua.

Pertama, sebagai pengendali pencemran. Kedua, sebagai pemanfaatan dan konservasi sumber daya hayati yang dilakukan oleh tujuh lembaga di bawah pengawasan kerajaan. Ketujuh lembaga itu adalah Departemen Pengendalian Pencemaran, Departemen Kepelabuhan, Departemen Perikanan, Departemen Kehutanan Kerajaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perencanaan Kota, Departemen Tenaga Kerja dan Industri, serta Departemen dari Promosi Kualitas Lingkungan.

Selain itu dalam rencana strategis pengelolaan laut, terdapat butir penting yaitu ”selama 3 bulan” setiap tahunnya, kegiatan penangkapan komersial utama Thailand ditutup dengan alternatif pengembangan budidaya. Pada saat-saat inilah biasanya nelayan Thailand melakukan penangkapan di perairan Indonesia.

Lain lagi dengan Vietnam. Ekspansi Vietnam di wilayah laut untuk penguatan ekonomi dengan mengklaim kepemililkan atas Kepulauan Spratly, Teluk Tonkin terhadap Cina, dan Teluk Sebelah Timur dengan Thailand. Vietnam kemudian mengembangkan strategi peningkatan kekuatan berbasis wilayah laut. Kompetisi pemanfaatan wilayah laut ini lalu mendorong Vietnam untuk kemudian mengklaim kawasan laut pengelolaannya menjadi 200 mil laut, seperti yang dilakukan oleh Malaysia atas wilayah Ambalat.

Mencermati lemahnya dasar kebijakan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir Indonesia, maka diperlukan sebuah grand nasional strategis plan yang juga mengakomodasi bekerjanya misi ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan dengan menjadikan laut sebagai sumber kekuatan bangsa. Bertolak dari fakta dan data di atas, maka untuk mengantisipasi kerugian negara dari pencurian ikan diperlukan sinergi di antara lembaga pemerintah dalam pembangunan kelautan dan menjadikan matra laut sebagai sebuah kekuatan ekonomi strategis untuk membangun Indonesia.

*) Penulis adalah Dosen Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, IPB.

Menangkarkan Arwana Super Red

Redaksi — Tue, 13 Jan 2009 10:57:20 GMT

Oleh : Pandu meilaka

Arwana super red atau merah super (Sclerophages legendrei) merupakan jenis arwana yang paling mahal. Anda pun bisa menangkarkan atau membudidayakannya secara alami. Lalu, apa saja kuncinya?

Ikan itu meliuk-liuk di sebuah akuarium. Sisik-sisiknya yang bulat besar itu tampak mengkilap dengan warna merah menyala. Gerakan dan keindahan tubuhnya menyita perhatian banyak orang. Itulah arwana super red atau ikan siluk.

Sosoknya yang gagah dan indah membuat ikan ini sangat populer. Banyak orang ingin mengoleksinya. Harganya pun bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Arwana merah super ini memang sudah sejak lama menjadi komoditi andalan ekspor ikan hias air tawar bagi Indonesia. Kehadirannya selalu diburu. Akibatnya, populasi di alam pun menurun drastis.

Ikan cantik yang biasanya mudah ditemui di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat (Kalbar) ini semakin berkurang. Wajar kalau ikan ini lalu dikategorikan sebagai ikan langka dan dilindungi.

Berdasarkan aturan CITES (organisasi internasional yang mengatur perdagangan flora dan fauna yang terancam kepunahan), ikan arwana masuk dalam Appendix II. Itu artinya ikan hias ini hanya boleh diperdagangkan dari hasil penangkaran atau budidaya. Tidak boleh dari hasil tangkapan alam.

Persoalannya, hingga kini tidak banyak orang yang tertarik dalam bisnis penangkaran ikan arwana. Maklum, ikan ini hanya bisa dikembangbiakan dengan cara alami. Artinya, si penangkar harus bisa membuat lingkungan tempat penangkaran serupa dengan habitat asli ikan ini. Fakta membuktikan, penangkaran ikan arwana paling banyak berhasil terjadi di Kalbar.

Kunci Keberhasilan

Menurut ahli penangkaran ikan arwana asal Pontianak, Kalbar, Jayadi Arya Kusuma, menipisnya populasi ikan arwana di habitat aslinya membuat para penangkar menggunakan indukan arwana dari hasil penangkaran (F2 dan seterusnya). “Kunci keberhasilan menangkarkan arwana adalah menciptakan lingkungan yang cocok,” ujar Jayadi kepada Samudra.

Ia menjelaskan, penangkaran secara alami bisa dilakukan dalam kolam pemijahan. Idealnya kolam pemijahan itu berukuran panjang 15 m, lebar 10 m, dan kedalaman minimal 2 m. Dasar kolam harus tanah, dan pinggiran kolam ditutup dengan papan.

Tingkat keasaman (pH) air dalam kolam idealnya berkisar antara 5,5 sampai 6. Kondisi ini sesuai dengan air Sungai Kapuas. Bukan apa-apa, air sungai tersebut berasal dari lahan gambut sehingga tingkat keasaman airnya sesuai dengan habitat asli arwana.

Setiap kolam pemijahan bisa diisi indukan arwana 30 sampai 40 ekor. Ukuran indukan arwana idealnya memiliki panjang 40 - 60 cm. Umur indukan biasanya 3 - 4 tahun.

Jangan lupa memberi pakan setiap sore. Bisa berupa kodok, jangkrik, atau udang hidup. Penebaran pakan dilakukan dari tempat khusus yang lebih tinggi.

Arwana melakukan pembuahan secara eksternal atau di luar tubuh indukan. Satu ekor induk arwana betina bisa menghasilkan 40 - 70 ekor anakan. Dalam satu tahun ikan arwana bisa memijah hingga 2 kali, terutama saat panca roba atau peralihan musim.

Setiap bulan indukan betina dicek apakah sudah memijah atau belum. Setelah bertelur, induk betina dan jantan secara bergantian menjaga atau menginang telur-telur tersebut ke dalam mulut mereka. Selama menginang telur, indukan arwana tidak makan. Ikan ini bisa kuat tidak makan selama 1 bulan.

Telur yang dierami dipindahkan ke dalam akuarium perawatan dengan cara menangkap indukan secara perlahan dengan jaring dan mengeluarkan telur-telur tersebut dari mulut induknya. Biasanya umur telur yang dipindahkan itu sekitar 1 bulan. Tunggulah sampai menetas.

Kuning telur masih tampak menempel di bagian bawah dada anakan arwana saat dipisahkan dari induknya. Selama sekitar 40 hari anakan tersebut tidak perlu diberi pakan karena ikan-ikan kecil itu masih memiliki sisa makanan berupa kuning telur tadi.

Selama proses pemeliharaan anakan tersebut, sirkulasi air, keasaman, dan kadar oksigen (6-8 ppm) dalam air harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kuning telur tersebut pecah.

Setelah kuning telur habis anakan arwana baru bisa berenang bebas. Inilah waktu untuk memberinya pakan. Pakannya bisa berupa daging katak rucah atau anak ikan mas.

Tingkat Keberhasilan 99 %

Menurut Jayadim, tingkat daya tahan hidup anakan arwana hasil penangkaran dapat mencapai 99 %. Coba bandingkan dengan proses penetasan di alam yang hanya berhasil 10 %.

Setiap anakan berukuran panjang 12-15 cm sudah bisa diekspor dengan harga sekitar Rp 7 juta per ekor. Kalau calon indukan harganya lebih mahal lagi, sekitar Rp 8 juta sampai Rp 10 juta. Sedangkan harga indukan bisa mencapai Rp 40 juta per ekor. Umur ikan arwana bisa mencapai 30 - 40 tahun.

Soal harga arwana super red, sangat tergantung kualitasnya. Keindahan warna sisiknya, bentuk sendok kepalanya, bentuk badan dan ekornya menentukan nilai jualnya. Ikan-ikan ini biasanya diekspor ke Singapura, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Kanada.

Sebelum dipasarkan, semua ikan arwana super red diberi mikrochip sebagai nomor identitasnya. Mikrochip dimasukkan dengan cara disuntikkan ke dalam tubuh ikan arwana. Sebelum mikrochip dimasukkan, ikan dibius dulu.

Menurut Jayadi, saat ini di Kalbar ada sekitar 80 penangkar ikan arwana yang memiiki izin resmi. Setiap penangkar mampu mengekspor arwana sekitar 200 ekor per bulan dengan berbagai ukuran. Sudah bisa dibayangkan, betapa makmurnya para penangkar itu. Tingkat kesulitan dan lamanya waktu penangkaran sesuai dengan nilai jualnya.

Terlepas dari hal itu, banyaknya penangkaran arwana ini di sisi lain juga dapat melestarikan ikan yang sudah mulai langka ini.

Mengemas Ternate Sebagai Water Front City

Redaksi — Tue, 13 Jan 2009 10:50:05 GMT

Oleh : wiko Rahardjo

Kota Ternate sedang berias untuk menjadikan dirinya sebagai Kota Pantai (Water front city). Kota ini menjanjikan lahan peluang yang sangat besar. Potensi apa saja yang tersimpan ?

Bagi anda yang pertama kali mengunjungi Kota Ternate, Maluku Utara, niscaya langsung berdecak kagum ketika turun dari pesawat dan menyapu pandangan ke sekitar Bandara Sultan Babullah. Bandara ini diapit oleh dua lanskap pemandangan yang begitu mempesona.

Di satu sisi, Gunung Gamalama yang hijau megah menjulang tinggi, sementara ketika mengalihkan pandangan ke sisi lain, terhampar deretan Pulau Halmahera yang menyiluet tenang di tengah laut biru. Di sini, kekaguman anda tak akan berhenti.

Banyak sekali tempat-tempat di Ternate yang bisa memanjakan mata anda. Lebih jauh berjalan ke tengah kota, anda bisa mengunjungi Kedaton Sultan, Benteng Tolloko, Benteng Orange, Benteng Kalamata, Kastela, Danau Tolire, hingga Pantai Sulamadaha.

Kota Ternate memang sarat akan tempat-tempat wisata. Mulai dari wisata alam pegunungan, pantai, hingga wisata budaya dan sejarah. ”Dari potensi inilah kami ingin membentuk Ternate sebagai kota tujuan wisata bagi wisatawan lokal dan asing,” ujar H. Syamsir Andili, Walikota Ternate awal Agustus lalu.

Secara Yuridis, berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1999, tanggal 27 April 1999 status Kota Ternate dari Kota Administratif (Kotip) ditingkatkan dan menjadi Kotamadya. Luas seluruh wilayah Kotamadya Ternate adalah 5.681,30 Kilometer persegi (km²). Wilayah ini mencakup wilayah Perairan seluas 5.457,55 Km², wilayah Daratan dengan luas 133,74 Km².

Wilayah daratannya mencakup Pulau Ternate (92,12 Km²), Pulau Hiri (7,31 Km²), Pulau Moti (17,72 Km²), Pulau Mayau (8,5 Km²), Pulau Tifure (7 Km²), Pulau Makka (0,5 Km²), Pulau Mano ( 0,05 Km²), dan Pulau Gurida (0,55 Km²).

Dari segi ekonomi, kedudukan kota Ternate sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan memang tergolong sangat strategis. Berada di wilayah pesisir timur Pulau Ternate, menyebabkan kota Ternate memiliki peranan yang sangat penting dalam jalur ekonomi perdagangan lintas Halmahera.

Di samping itu, letak pulau Ternate dekat dengan kota Manado ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Posisi strategis yang berhadapan dengan kawasan Dodinga, sebuah persimpangan jalan di Pulau Halmahera yang menyebabkan kota ini berkembang dalam lajur perdagangan di daerah Maluku Utara.

”Dari potensi inilah kami menawarkan agar Ternate dikembangkan sebagai kota pantai (water front city),” jelas Syamsul Ma’arif, Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (Dirjen KP3K-DKP), dalam kunjungannya ke Ternate awal Agustus lalu.

Konsep seperti ini menurutnya sudah berhasil dikembangkan Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Yaitu dengan membangun Pantai Losari sebagai Trade mark kota Makassar itu sendiri. ”Jadi jika orang ingat Pantai Losari maka akan ingat Makassar,” jelas Syamsul.

Ternate sendiri sudah memiliki lokasi pantai yang identik sebagai pusat berkumpulnya warga. Yaitu terletak di wilayah Sewiring. Dari pantai ini anda bisa melihat kemegahan Pulau Maitara dan Tidore yang diabadikan dalam sebuah lembaran uang seribu rupiah.

Laju perekonomian di sekitar lokasi tergolong cukup tinggi. Deretan toko-toko yang menyajikan beraneka ragam dagangan dan makanan khas Ternate tersedia di sepanjang dermaganya.

Pemerintah Kota Ternate sendiri sudah berupaya mengembangkan wilayah tersebut. Yaitu dengan mereklamasi pantai sepanjang hampir 5 km. Wilayah tersebut selanjutnya dikenal dengan kawasan Boulevard.

Di kawasan ini, meskipun sudah banyak berdiri rumah-rumah toko dan hotel, namun masih terbuka lebar peluang investasi untuk kegiatan ekonomi yang sangat besar. ”Kawasan Boulevard merupakan pintu gerbang perekonomian Ternate,” ujar Ferrianto Djais, Direktur Tata Ruang Pesisir, Ditjen KP3K-DKP.

DKP sendiri sudah mengantongi beberapa titik strategis yang menjadi prioritas pendukung pengembangan waterfront city di Ternate. Antara lain Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-dufa, Pelabuhan Kedaton, Boulevard, Masjid Raya, Kios Pasar dan Terminal Angkot, Pelabuhan Barang Ahmad Yani, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Umum Bastion, dan lokasi wisata pantai.

Ada tiga misi pembangunan yang akan dilaksanakan di Ternate. Yaitu menjadikan Ternate sebagai Kota Pantai, Sebagai kota perdagangan dan wisata, dan sebagai kota budaya.

”Masalah utama yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan misi tersebut adalah dengan memperhatikan faktor lingkungan dan masyarakat pesisir,” jelas Drs. Masik Ibrahim Msi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Ternate. Maklum selama ini kondisi tata ruang pesisir di wilayah pesisir Ternate memang belum tertata dengan teratur.

Sementara itu dari pihak keamanan laut, menyarankan adanya ruang khusus bagi pangkalan kapal-kapal patroli. ”Selama ini kami kesulitan menyediakan tempat nbagi kapal-kapal kami mengingat kegiatan patroli laut sangat penting di perairan Maluku utara,” ujar Kol. Laut. Tedi Risnayadi, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Maluku Utara.

Karena itu dalam pelaksnaan program pengembangan Ternate sebagai waterfront city perlu dilakukan beberapa rencana aksi sebagai koridor pembangunan. Antara lain pengelolaan kebersihan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan kawasan pelabuhan, penataan kawasan permukiman, penataan kawasan khusus, dan penataan kawasan wisata pantai.

”Jika pengembangannya sudah sesuai yang direncanakan, ke depannya Ternate saya yakin akan menjadi daerah tujuan bagi investasi maupun wisata,” kata Ferrianto Djais.

Mengenalkan Iptek Sejak Dini

Redaksi — Tue, 13 Jan 2009 10:43:09 GMT

Oleh : Wiko Rahardjo

Siapa tak kenal maka ia tak sayang. Ungkapan ini pas menggambarkan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Artinya, agar generasi muda menyayangi dunia Iptek, mereka jauh-jauh hari harus dikenalkan dengan Iptek. Sayangnya, upaya mengenalkan Iptek di usia dini ini masih minim.

Puluhan siswa dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu terlihat memadati aula gedung Kementrian Riset dan Teknologi (Menristek) Jakarta. Mereka riuh bermain dan bercanda satu sama lain.Tawa riang menghiasi wajah mereka.

Bahkan ketika Kusmayanto Kadiman, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), mulai berbicara di tengah-tengah mereka, suasana tetap riuh. Beberapa anak bahkan dengan berani mendekati Kusmayanto. Mereka kemudian menghujani Kusmayanto dengan berbagai macam pertanyaan.

”Pak menteri, apa sih teknologi itu?” kata salah satu dari mereka. Anak yang lain pun tak mau kalah bertanya, ”Apa itu kreativitas, apa itu inovasi?”

Tak puas sampai di situ, siswa lain pun mengajukan pertanyaan, ”Apa itu pemanasan global?” dan ”Siapakah Einstein ?” Dengan tanggap, Kusmayanto pun menjawab satu per satu pertanyaan para siswa tersebut dengan telaten.

Sementara itu, di ruangan lainnya, puluhan anak-anak juga terlihat mengerubuti beberapa alat peraga teknologi yang dipamerkan. Salah satunya adalah Asti, siswa kelas satu dari salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Jakarta.

Ia terlihat begitu tekun memperhatikan alat simulasi gelombang elektronik dan robot-robot buatan. ”Saya penasaran bagaimana robot-robot itu bekerja,” katanya kepada Samudra.

Pesta Iptek

Seperti itulah gambaran yang terekam ketika berlangsung ajang Pesta Ilmu dan Teknologi atau Pesta Iptek 2008 yang digelar awal Agustus lalu. Ajang ini baru pertama kalinya diselenggarakan oleh Kementrian Riset dan Teknologi sebagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Teknologi Nasional yang ke-13 dan Satu Abad Kebangkitan Nasional.

”Ternyata keingintahuan anak-anak kita terhadap perkembangan teknologi begitu besar,” jelas Kusmayanto kepada Samudra. Menurutnya, rasa keingintahuan tersebut sudah sepatutnya difasilitasi dan diarahkan dengan benar.

Menristek mengungkapkan, selama ini anak-anak cenderung menganggap Iptek sebagai bidang yang sulit dipahami dan rumit untuk dipelajari. Sehingga sangat sedikit siswa yang tertarik untuk menggeluti bidang ini lebih dalam.

”Padahal, selama ini mereka berkembang dalam arus kemajuan teknologi yang pesat. Nyatanya banyak dari mereka yang tidak sadar akan hal itu,” tegasnya.

Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya bimbingan dan didikan yang diberikan oleh orangtua dan guru mereka. ”Akhirnya mereka tidak sadar jika televisi, sepeda, komputer, atau mainan yang mereka gunakan adalah juga bentuk teknologi,” jelas Kusmayanto.

Jika sejak dini dikenalkan kepada Iptek, ke depannya diharapkan bisa memicu kreativitas anak-anak untuk menghasilkan suatu teknologi baru. Kusmayanto mencontohkan beberapa prestasi yang sudah pernah diraih oleh siswa-siswa Indonesia dalam ajang adu pengetahuan di tingkat internasional.

”Anak-anak kita sudah beberapa kali meraih gelar juara Olimpiade Fisika dan Matematika atau Ilmu Pengetahuan Alam,” katanya. Hal ini, menunjukkan anak-anak Indonesia sebenarnya bisa lebih unggul dari anak-anak negara lainnya.

Iptek Untuk Semua

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy, MA, APU, Deputi Menteri Negara Bidang Dinamika Masyarakat menambahkan, berbagai prestasi yang sudah ditoreh anak-anak Indonesia itulah yang menjadi konsep atau ide diadakanya Pesta Iptek bagi anak-anak dan remaja,” ujar Carunia yang juga Ketua Pelaksana Ajang Pesta Iptek 2008 kepada Samudra.

Dalam Pesta Iptek kali ini, tema yang diangkat adalah Kreativitas dan Inovasi Anak dan Remaja. Wajar jika kegiatan yang diadakan mengacu kepada berbagai macam upaya memicu kreativitas anak.

Acara ini dimerihakan dengan kegiatan Science for all atau Iptek untuk semua. Di situ dihadirkan dialog interaktif antara para tokoh iptek dengan anak-anak dan remaja. Ada juga Iptek go green, yaitu program yang mengusung citra Iptek berwawasan lingkungan.

Khusus untuk remaja, dalam ajang ini juga digelar Digital creativity for begginers. Di situ diberikan pendidikan fotografi bagi pemula.

”Sebagai nara sumbernya, kami mengundang beberapa peneliti dari Pusat Peraga Iptek, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan aktivis lingkungan,” kata Carunia. Cara-cara penyampaiannya pun cenderung sederhana.

Misalnya saja, untuk pengenalan global warming (pemanasan global) bagi anak-anak TK dan SD, para pemandu mengemasnya dengan bentuk story telling. Yaitu dengan cerita dan dongeng dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Mereka juga diajak menyaksikan film-film dokumenter.

Ada lagi program mind mapping dan Super brain memory. Progam ini memadukan unsur pendidikan dan lomba. “Melalui lomba-lomba yang diadakan kita berusaha mengasah otak mereka dalam bidang Iptek,” kata Carunia.

Dengan banyaknya elemen yang terlibat dan aneka macam lomba yang digelar, menurutnya, ajang Pesta Iptek 2008 ini bisa menjadi inspirasi positif bagi anak dan remaja untuk lebih mengembangkan kreativitasnya. “Ke depan kita berharap bisa melahirkan banyak peneliti unggul yang mampu menemukan teknologi baru sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas,” harap Carunia.

Harapan itu tentu saja bisa terwujud jika berbagai upaya mengenalkan Iptek ke anak-remaja itu rutin digelar. Sebaliknya, minimnya pengenalan Iptek seperti yang selama ini terjadi akan menyulitkan mereka mengakrabi Iptek.

Budidaya Manjuhan ala Banjar

Redaksi — Thu, 08 Jan 2009 10:32:15 GMT

Ikan Jelawat bisa mendatangkan untung jutaan rupiah. Cara budidayanya tergolong mudah. Tubuh kedua ikan itu memanjang, bak torpedo. Gerakannya lincah secepat kilat. Sekilas, tak ada beda antara ikan jelawat dan nila. Namun jika diamati dengan teliti, ada perbedaan keduanya. Bentuk kepala sebelah atas ikan jelawat agak mendatar, mulut berukuran sedang, dan garis literal yang tak terputus dengan sisiknya yang sedang.

Beda dengan nila. Tubuh bagian punggungnya agak kemerah-merahan, sedang ikan jelawat justru berwarna kelabu kehijauan dengan bagian perut putih keperakan. “Pada bagian sirip dada dan perut jelawat pun terdapat warna merah,” ujar Wahyutomo, peneliti Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Ikan jelawat banyak ditemui di Kalimantan dan Sumatera. Habitat yang disukai ikan ini adalah anak-anak sungai yang berlubuk dan berhutan di bagian tepinya. Di lingkungan ini, ikan jelawat memakan buah-buahan, biji-bijian dan dedaunan yang lembut.

Pada saat air menyusut, anakan ikan jelawat secara bergerombol akan bermigrasi ke arah hulu sungai. Ikan ini dapat bertahan hidup pada kelembapan (pH) 5-7, dengan oksigen terlarut 5-7 ppm dan suhu 25-37 derajat Celcius.

Masyarakat di Sumatra mengenal ikan ini dengan nama klemak, sedang warga Kalimantan menyebutnya Manjuhan. Pada habitat alam, ikan ini bisa mencapai bobot 15 kilogram.

Meskipun tergolong ikan alam, jelawat juga bisa dibudidayakan secara khusus. Bahkan jika dilakukan dengan benar, bisa meraih untung jutaan rupiah. “Kami biasa melakukannya di kolam atau dengan membangun keramba di sungai,” ujar Wahyu. Dalam melakukan pemilihan lokasi harus memperhatikan beberapa faktor teknis dan ekonomisnya.

Untuk pemilihan lokasi, baik kolam maupun keramba, harus memperhatikan sumber air. Apakah sungai atau saluran irigasi untuk menjamin ketersediaan air sepanjang tahun. Kemudian kondisi tanah yang berpotensi menumbuhkan pakan alami. Kedalaman air juga harus tak kurang dari 80-100 sentimeter (cm). Perhatikan juga lingkungan sekitar kolam apakah bebas dari pencemaran, dilengkapi dengan sarana listrik dan jalan, jaminan keamanan dan kemudahan untuk pemasarannya.

“Hal yang paling penting dan sangat mempengaruhi dalam keberhasilan budidaya jelawat adalah kualitas air,” kata Firdausi, Kepala Seksi Pelayanan Teknik, Balai Mandiangin. Menurutnya apabila kualitas air tidak mendukung maka usaha pembenihan maupuan pembesaran ikan ini tidak akan berjalan dengan baik.

Ada beberapa kriteria kualitas air yang ideal untuk kelangsungan hidup jelawat. Yaitu suhu antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kecerahan minimal 70 sentimeter, memiliki kandungan plankton minimal 40 %, kelembapan (pH) 6-7, dengan oksigen terlarut lebih dari 3 ppm.

Untuk menghasilkan benih yang berkualitas ada baiknya memilih calon induk hasil pembesaran daripada hasil tangkapan alam. Karena induk hasil pembesaran sudah terbiasa dengan kondisi makanan dalam lingkungan yang terkontrol dan biasanya lebih indukan jenis ini lebih jinak. Pilih calon induk yang memilki berat minimal 2,5 kg untuk betina dan 1,5 kg untuk jantan atau yang sudah berumur 2,5 tahun.

Calon induk bisa dipelihara dalam kolam yang memiliki kedalaman 70-100 cm dengan sisitem air mengalir dan uapayakan memenuhi kepadatan idela maksimal 5 -10 ekor/ m2 . Sedangkan untuk pemeliharaan dalam keramba tingkat kepadatan cukup 1-2/ m2 . Untuk meningkatkan kualitas kematangan gonad induk, pakan yang diberikan berupa pelet dengan campuran vitamin E berdosis 150 mg/kg pakan. Berikan pakan 3-5 % dari bobot biomassanya dengan frekuensi 3 kali sehari.

Dalam kondisi perairan yang terkontrol dan intensif, biasanya indukan sudah siap dipijahkan setelah 3-6 bulan. Indukan jantan yang sudah memiliki gonad yang matang akan memiliki ciri-ciri sirip dada terasa lebih kasar, ukuran perut lebih langsing daripada betina, dan apabila diurut ke arah anusnya maka akan keluar cairan putih (sperma). Sedangkan untuk indukan betina akan memiliki ciri perut yang membesar dan lembut, sirip dada halus dan licin, apabila diurut ke arah anusnya maka akan keluar cairan kekuning-kuningan.

“Induk yang sudah memiliki gonad matang hasil seleksi sebaiknya ditimbang untuk mengetahui beratnya, sehingga dosis hormon dalam penyuntikan dapat ditentukan,” kata Firdausi. Pada suhu normal 26-28 derajat Celcius, telur akan menetas dalam waktu 15-24 jam. Panen larva selanjutnya dapat dilakukan setelah berumur 1-2 hari untuk kemudian dapat dipelihara dalam akuarium atau bak pemeliharaan lainnya.

Teknik Pembesaran

Untuk pemanenan benih biasanya bisa dilakukan setelah 30 hari pemeliharaan atau ukuannya sudah mencapai 2-3 cm. “Jika sudah memperoleh persayaratan tersebut maka tahap selanjutnya adalah pembesaran,” jelas Firdausi.

Untuk pembesaran dalam keramba, benih yang ditebar sebaiknya yang sudah berukuran 3-5 cm dengan kepadatan 50-75 ekor/m2 dari bobot biomassanya. Selain itu perhatikan juga pola pemberian pakannya 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. “Bisa juga diberi makanan berupa daun singkong, kangkung atau eceng gondok.

Sedangkan untuk pembesaran di kolam buatan, benih yang ditebar ukuran 3-5 cm dengan kepadatan 15-25 ekor/m2 . “Pola makan yang diberikan tak berbeda dengan teknik pembesaran dalam keramba,” ujarnya.

Hal yang patut diantisipasi dalam proses pembudidayaan jelawat mulai dari pembenihan hingga pembesaran adalah munculnya serangan hama dan penyakit. Unum,nya jenis penyakit yang biasa menyerang adalah jenis parasit seperti Trichodina sp, Lernea sp, argulus sp, dan Saprolegnia sp.

Cirinya antara lain warna tubuh menjadi tidak cerah, ikan sering menggosokan tubuhnya pada dinding kolam (Trichodina sp), terjadi pendarahan disertai infeksi jamur (Lernea sp), akan terlihat seperti kutu yang menempel dan terjadi pendarahan akibat gigitan hama (Argulus sp).

Untuk pengobatan dan pencegahannya bisa dilakukan dengan cara perendaman dalam larutan formalin 40 ppm, mengisolasi dan mematikan ikan yang terkena infeksi, atau merendamnya dalam larutan garam dapur selama 15 menit. “Upaya pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan selalu menjaga kualitas air, lingkungan dan pakan yang diberikan,” kata Wahyu.

Hasil pembesaran yang sudah dilakukan di Balai Mandiangin, baik teknik keramba maupun kolam, diperoleh data bahwa dengan jangka waktu 9-11 bulan benih tersebut sudah mencaa ukuran rata-rata berat 1 kg/ekor.

Untuk harga pemasarannya sendiri memang cukup berfluktuasi. Harga benih ukuran 2-3 cm berkisar antara Rp 350-650/ekornya. Sedangkan ukuran 5-8 cm berkisar antara Rp 500-850/ekor. Sedangkan untuk ukuran konsumsi per kg bisa mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 45 ribu.

Karena masih belum banyak masyarakat yang membudidayakan ikan ini, maka bisa dipastikan dalam jangka waktu ke depan jelawat masih memiliki potensi dan prospek besar.

(w.rahardjo)